.jpg) |
| Wasekjen PDIP Hasto Kristianto |
LIBASS - PDI Perjuangan memutuskan untuk menolak
dana saksi yang akan dibiayai negara. Wasekjen PDIP Hasto Kristianto
mengatakan sebagai partai yang memiliki semangat gotong royong serta upaya
mewujudkan kedaulatan partai, maka pihaknya menolak dana saksi tersebut.
Hasto menyebutkan DPP Partai juga
menolak pelaksanaan pemilu presiden dan wapres di luar negeri yang
pelaksanaannya mendahului pelaksanaan pemilu di dalam negeri.
"Pemerintah seharusnya lebih
memastikan bagaimana agar bersama KPU dapat mengupayakan pemilu berjalan lebih
jurdil dan demokratis," kata Hasto ketika dikonfirmasi, Senin (27/1/2014).
Ia mengatakan saksi PDI Perjuangan
dipersiapkan tidak hanya untuk mengawal seluruh tahapan pemungutan suara dan
pengamanan perolehan suara. Tetapi, juga diperlukan untuk mengantisipasi
berbagai bentuk kecurangan.
"Stimulus yang diberikan melalui
uang negara sangat lah tidak sesuai dengan upaya mewujudkan kedaulatan dan
keberdikarian partai politik. Jangan sederhanakan saksi hanya dari aspek dana
saksi," ungkapnya.
Hasto mengatakan tugas saksi akan lebih
ringan selama pemilu berjalan jujur dan adil.
"Jadi sebaiknya Pemerintah membantu
KPU saja agar persoalan dapat segera selesai, dan tidak ada aparat Pemerintah
yang berpihak pada partai-partai tertentu," imbuhnya.
